Menelusuri Sejarah Rumah Adat Cikondang

Situs Cagar Budaya Rumah Adat Cikondang,  secara Geogarafis  terletak di wialayah Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Kampung yang berbatasan dengan Kecamatan Cikalong ini memiliki Situs Cagar Budaya Rumah Adat  yang berdiri sejak abad ke-17. Untuk sampai ke Kampung Adat Cikondang bisa ditempuh dengan 90 menit perjalanan, sekitar 38 kilometer dari Kota Bandung via Kecamatan Banjaran.

Menurut penuturan Kuncen Kampung Adat Cikondang, Anom Juhana konon katanya asalmuasal kampung ini dibawa oleh seorang wali yang menyebarkan Agama  Islam di tanah jawa “Sejarah masyarakat Kampung Cikondang dulunya adalah masyarakat Human Nomaden yang berpidah-pindah membuka Hutan, membuat lahan, dan mendirikan pemukima yang diprakarsai oleh Uyut Istri dan Uyut Pameget” ucapnya

Kampung Adat Cikondang ini merupakan pemukiman dengan pola arsitektur Rumah Tradisional menempati tanah seluas  3 hektare yang berisikan sekitar 40 Rumah Adat yang ada di Desa terpencil direleng Gunung Tilu Pangalengan. “Sekitar tahun 1942 Kampung Adat  Cikondang ini dibumi hanguskan oleh Belanda karna dahulunya Kampung ini dijadikan tempat persembunyian para pejuang Indonesia yang telah diketahui keberadaannya” tambahnya.

Di abad ke-17 warga Kampung Cikondang sudah memeluk agama Islam yang dibawa oleh Sunan Gunung Djati atau yang dikenal dengan nama Syekh Srif Hidayatullah.

Kepercayaan leluhur di Rumah Adat Kampung Cikondang masih kental dengan benda cagar budaya. Setelah Islam dikenalkan oleh Sunan Gunung Djati kepada masyarakat Kampung Cikondang pada abad ke-17, Seluruh masyarakatnya beragama Islam, namaun pada kenyataanya masih mempercayai adanya roh-roh leluhur. Hal ini dituangkan dalam kepercayaan mereka yang menggagap leluhurnya akan melindungi mereka setiap saat.

Rumah Adat Cikondang tidak digunakan sebagai obyek wisata karna nuansa kepercayaan adat masih kental pada nilai ketabuan masyarakatmasih melekat.

Abah Ilin selaku Kordinator Kampung Adat Cikondang mengatakan, “Untuk masuk ke Rumah Adat Cikondang masih Banyak pantrangan yang harus dipatuhi” , diantaranya :

1.      Wanita yang sedang mengalami Menstruasi.

2.      Jika masuk kedalam Rumah Adat Cikondang  harus melangkahkan dengan menggunakan kaki kanan terlebih dahulu, dan keluar dengan melangkahkan kaki kiri.

3.      Mengucapkan salam dan basmalah sebelum masuk ke kawasan Rumah Adat Cikondang.

4.      Berselonjor kaki dan kencing kearah selatan.

5.      Menginjak Parko atau alas Hawu.

6.      Dihari Rabu, Jumat, Sabtu tidak diperkenankan masuk ke Kawasan Rumah adat termasuk melihat Makam Eyang Istri dan Eyang Pameget. Dan,

7.      Ditiga hari yang sama tidak boleh mengambil gambar didalam Rumah Adat Cikondang.

Setelah peristiwa Tahun 1942 Rumah Adat di Kampung Cikondang hanya tersisa satu Rumah Adat yang diistimewakan, “Sebetulnya masyarakat waktu itu ingin membangun Rumah Adat  kembali, namun karna bahan untuk membangunnya dibutuhkan kayu yang sangat banyak, dan sementara bahan-bahan yang tersedia di Hutan Larangan tidak memadai maka masyarakat membangun kembali rumah-rumahnya dengan menggunakan bahan umum” , ujarnya.

Sisi Lain Dari Situs Cagar Budaya Rumah Adat Cikondang rumah adat

Ketika tiba bulan  Muharam, warga yang tinggal di Situs Cagar Budaya Rumah Adat Cikondang, melakukan Reumbuk Padi dan mengolah  berbagai macam makanan dari padi lulugu atau padi ketan untuk perayaan wuku taun dari 1 muharam yang dilaksanakan  sampai 24  muharam.

Terucap dari Abah Ilin, ada dua belas rupa makanan ringan dan 7 rupa rencang sangu (lauk makanan) yang dibungkus dengan menggunakan daun pisang atau konca yang disajikan ketika datang perayaaan wuku taun. “Duabelas rupa warna makanan mempunyai filosofi setahun ada duabelas bulan, dan tujuh rupa makanan yang mempunyai arti bahwa seminggu itu ada tujuh hari.”

Bentuk Rumah Adat Cikondang sangat minimalis dan mengandung  banyak arti, memiliki 1 pintu yang mempunyai filosofis percaya hanya kepada allah SWT, 5 jendela yang mengingatkan rukun Islam itu ada lima, dan 9 penyekat Jendela yang mempunyai sejarah Islam di Indonesia disebarkan oleh sembilan tokoh Islam atau disebut dengan wali songo.

Jika kita masuk kedalam rumah adat, pastinya kita tidak akan menemui barang pecah dan elektronik karena merupakan suatu pantrangan.

Abai Ilid mengatakan, “Keunikan Kampung Adat Cikondang masih banyak selain pantrangan ada empat pesan kebudayaan yang ditinggalkan dari leluhurK Adat Cikondang yang berlaku pada abad ke-19”, diantaranya :

1.  Atap rumah  tidak menggunakan genteng, yang berarti jangan lupa pada asalmuasal manusia yang berasal dari tanah. Jadi kita di ibaratkan tinggal disuatu ruangan yang beratapkan tanah.

2.  Tidak boleh naik haji, karena waktu dulu biaya untuk naik haji membutuhkan biaya banyak.

3.  Tidak boleh menjadi orang kaya, karna takutnya menjadi orang yang serakah dan tidak bersyukur kepada tuhan.

4.  Tidak boleh menjadi pejabat atau pegawai pemerintahan, yang artinya diabad ke-19 tersebut kekuasaaan masih ditangan Belanda, yang dimana pribumi tidak boleh menjadi antek-antek Belanda.

Nilai nasionalisme masyarakat Kampung Adat Cikondang sangat tinggi, dibuktikan dari pakian adat  baju koko putih yang melambangkan air yang bersih, celana hitam yang berarti tanah dari tanah akan kembali ke tanah, juga ikat kepala yang mempunyai arti, “Sabengket, Saiket” yang berati kita sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia harus bersatu. tutupnya.

Penertiban PKL di Kabupaten Bandung Rampung

Kabupaten Bandung mulai berbenah, tata kota mulai dirapihkan, kemacetan mulai berkurang. Ucapan terimakasih patut dilontarkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bandung. Satu tahun terakhir Petugas Satpol PP telah menertibkan dan membongkar ribuan lapak dan bangunan liar Pedagang Kaki Lima di sepuluh Kecamatan di Kabupaten Bandung.

Penertiban dilakukan di Kecamatan Baleendah, Banjaran, Kopo, Ciparay, Majalaya, Rancaekek, dan diakhiri di Kecamatan Dayeuhkolot. Sedangkan untuk Kecamatan Margahayu dan Cicalengka saat ini sedang dalam proses peninjauan dan akan segera dilaksanakan penertiban atau penatan ulang.

Bupati Kabupaten Bandung, H Dadang M Naser mengatakan, penataan dan penertiban, bukan berarti pemkab melarang PKL berjualan. Pihaknya memahami, para PKL menggantungkan pemenuhan kebutuhan hidup dari berjualan. Dadang juga mengungkapkan pihaknya, masih menemukan PKL berdagang di trotoar dan bahu jalan. "Padahal, itu sudah jelas melanggar peraturan,".

Kendati demikian, Dadang mengajak kepada PKL agar berempati terhadap kepentingan pejalan kaki dan pengguna jalan. Hal sederhana mewujudkan sikap empati, yakni tidak berdagang di lokasi yang terlalu menjorok ke badan jalan.

"Seperti pasar minggu di sepanjang Jalan Alfathu, tenda jualan PKL dan parkir kendaraan pengunjung sampai menghabiskan bidang jalan. Kondisi itu menyebabkan jalur wisata ke Pasirjambu, Ciwidey, dan Rancabali terganggu," kata Dadang.

Titik lokasi PKL berdagang, cenderung menempel dengan pasar tradisional. Setidaknya, hal itu terlihat di Pasar Soreang, Dayeuhkolot, Banjaran, Sayati, Majalaya, serta Rancaekek. Dalam upaya penataan dan penertiban PKL, Dadang mengakui masih mencari cara terbaik. Untuk mendapatkan solusi ideal, seluruh pihak harus bersedia bekerjasama.

Dadang pun menginstrusikan kepada setiap camat beserta unsur musyawarah pimpinan kecamatan turut mengkaji cara terbaik penataan dan penertiban. Solusi dari hasil pengkajian, harus tegas dijalankan camat.

"Kalau sedang dijaga Satpol PP atau ada konvoi kendaraan pejabat melintas, sejumlah titik itu bisa tertib. Namun, setelah itu, tenda PKL kembali bermunculan," tuturnya.

Selain itu, Sekertaris Satpol PP Kabupaten Bandung, Ayi Koswara mengungkapkan penertiban PKL di Kabupaten Bndung sudah dilakukan sejak awal Tahun 2014, strategi yang dilakukan diawali pembongkaran PKL diwilayah kecil. “Pertama kita melakukan pembongkaran di wilayah kecil seperti Kecamatan Banjaran dan diakhiri di Kecamatan Dayeuhkolot. Jika melakukan pembomngkaran di Kecamatan Dayeuh Kolot dulu dan tidak berhasil maka dampaknya kepada yang lain, jadi jika melakukan pembongkaran di wilayah besar gagal maka bisa repot jadinya,” ungkapnya saat ditemui di kantornya.

Ia menuturkan, strategi yang diterapkan sukses dilakukan. “Alhamdullilah strategi yang kami lakukan sukses dari mulai sosialisasi mengajak pedaagang dan memberikan pengertian kepada pedagang,” tuturnya.

Sebelum melakukan penertiban semua anggota Satpol PP Kabupaten Bandung diberi dulu pengarahan dan pembekalan agar bertugas sesuai prosedur yang sudah diterapkan. Banyak prosedur yang harus ditempuh, jika ada pedagang yang melanggar aturan Satpol PP Kabupaten Bandung memberikan sosialisasi kepada pedagang untuk tidak berjualan di lokasi yang melanggar aturan.

Jika para pedagang masih tetap tidak bisa mematuhi peraturan dan tidak mengindahkan teguran petugas melalui surat teguran I, II dan III, maka sesuai prosedur Satpol PP berhak melakukan penggusuran.

“Pembongkaran bisa dilakukan sendiri atau mau dilakukan Satpol PP, pada umumnya mereka membongkar. Tapi, misalkan di Rancaekek ada bangunan yang berlantai 2 dengan bangunan permanen maka Satpol PP menurunkan alat berat untuk membongkar bangunan tersebut.”

Ayi juga mengatakan, banyak kendala dalam pembongkaran bangunan yang dilakukan anggotanya dan kendala-kendala tersebut pada perinsipnya berkaitan dengan perut. Ada pedagang yang ngeyel tapi tidak banyak. “Masalah ini tidak mudah dan tidak membutuhkan waktu sebentar, bisa saja bulanan atau tahunan bahkan bisa sampai puluh tahunan, bisa-bisa kalau salah penanganan seperti di Kota Bandung pedagang kucing-kucingan dengan petugas dan seperti di Majalaya ada bangnan PKL yang sudah mencapai 20 tahun.”

Penertiban tidak hanya dilakukan Satpol PP saja. Satpol PP Kabupaten Bandung melakukan kordinasin dengan dinas-dinas terkait seperti Disperindag, Dispertasih, Kepolisian, TNI, dan organisai masyaratkat (Ormas), tokoh masyarakat dan masyarakat yang berada di kawasan penertiban PKL.

“Kita tidak mengabaikan kepentingan masyarakat, masyarakatatau warga  tidak akan dilarang beraktifitas atau berdagang karena kita juga mempunyai norma dan aturan. Jika tidak boleh berjualan di terotoar ya jangan dilakukan, artinya itu tidak sesuai dengan aturan masyarakat juga harus menyadari. bukan hanya kita mungkin masyarakat yang lain juga merasa keberatan dengan keberadaaan PKL tersebut.” katanya.

Ayi berharap, semoga penertiban yang dilakukan Satpol PP masyarakat menjadi sadar dan berdampak baik kepada masyarakat itu sendiri. Dari 31 Kecamatan di Kabupaten Bandung 10 kecamatan titik menjadi krusial PKL. Untuk kedepannya Ayi berharap agar Peraturan Derah No 31 tentang K3, di Tahun  2015 dapat dikomulatifkan agar Perda 31 ini harus dipatuhi. Agar Kabupaten Bandung indah, tidak ada bangunan liar yang merusak pemandangan dan tidak ada lagi kemacetan.

“Untuk kedepannya kami akan terus memoitoring dan melakukan patroli karna takutnya ada pedagang-pedagang nakal dan kembali mendirikan bangunan liarnya atau pindah ke titik lain. Pekerjaan di tahun 2014 yang belum optimal akan dioptimalkan lagi di tahun 2015. Tidak hanya PKL dan bangunan liar,  kedepan kami akan  menertibkan bangunan yang ada pinggir dandi atas saluran air atau sungai,” tutupnya.

Majalaya Tempo Dulu

Terletak disebelah Tenggara Kota Bandung. Sebuah kota kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung pernah dijuluki kota dollar. Majalaya terkenal dengan produksi tekstilenya yang didistribusikan ke berbagai kota dan luar negeri karena kemajuan perekonomiannya di Tahun 1960an.  Pada masa kejayaannya Majalaya merupakan kota yang menyimpan banyak pesona. Selain kemajuan perekonomiannya. Majalaya juga dikenal dengan keindahaan alamnya, dan keindahan kota yang memikat para pendatang.

Kemajuan perekonomian Majalaya dibuktikan dengan berdirinya sekolah, rumah sakit, bank yang membuka cabang hingga toko-toko  yang menjual bahan makanan, kebutuhan sehari-hari dan bangunan. Alun-laun, Kaum, Mesjid Agung Majalaya dan toko-toko kelontongan yang berjajar rapih menghiasi menghiasi pemandangan kota.

Dari alun-alun ke Pasar Baru, dari alun-alun ke Pasar Bingung. Toko-toko berbaris rapih. Tahun 80-90an bangunan di Majalaya tak kalah indahna dengan bangunan yang ada di sepanjang Jalan Braga dan Gedung Merdeka Kota Bandung.

Menjelang Tahun 2000, keindahan Majalaya mulai memudar dan bangunannya tak indah lagi karena banyak bermunculan pedagang  kaki lima (PKL) yang berjualan di depan toto-toko tersebut.

Sekitar 6OO PKL dan belasan bangunan liar di sepanjang jalan Majalaya pada akhir 2014 lalu ditertibkan Satpol PP Kabupaten Bandung. Tata kota Majalaya mulai dibenahi, beawal dai penetiban PKL sampai perbaikan infrastuktur jalan, trotoar dan pembangunan Alun-alun Majalaya yang sebelumnya tidak tertata keindahaannya, saat ini mulai ditata kembali dari mulai fasilitas umumnya dan ruang terbuka hijaunya (RTH).

Sementara itu Susi Marliana (45) warga, Pasar Tengah Majalaya berujar, penataan Majalaya saat ini menyerupai Majalaya tempo dulu, karena para PKL dan bangunan liar yang mengotori sepanjang jalan Majalaya mulai ditertibkan.

“Indah rasanya jika tidak melihat bangunan-bangunan PKL menutupi depan pertokoan yang ada di sepanjang Jalan Majalaya, ini mengingatkan saya ketika masa kecil dulu. Lalulalang kendaraan dan pejalan kaki tertata rapih,” ujarnya.

Sebagai warga asli Majalaya ia turut berterimakasih kepada Pemerintah Kabupaten Bandung. Penataan yang dilakukan Pemkab Bandung saya lihat cukup baik. Semoga pembangunan kota berjalan dengan baik dan para PKL sadar akan kepentingan umum. “Ya, contohnya saja pedagang yang bejualan di trotoar dan mengganggu kenyamanan para pejalan kaki,” pungkasnya.

Bandung Bersih dengan Sabilulungan Raksa Desa

Hampir 50 % rumah tangga di wilayah perkotaan dan pedesaan di Indonesia kekurangan layanan-layanan sistem air bersih. Sistem air bersih dan sanitasi yang baik akan menghasilkan lingkungan yang baik pula, permasalahan sanitasi di Indonesia saat ini sudah mengancam kesehatan. 

 

Tingginya angka diare, penyakit kulit, usus yang berasal dari air menjadi permasalahan saat ini. Pemerintah harus bertanggung jawab dengan menyediakan air yang layak digunakan dan dikonsumsi masyarakat Indonesia. Pembangunan sanitasi merupakan salahsatu upayanya.

Percepatan pembangunan sanitasi di Indonesia merupakan salah suatu yang mendesak untuk segera dibenahi. Salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas air bersih di Kabupaten Bandung, Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan (Dispertasih) bekerjasama dengan Asosiasi Kelompok Swadaya Masyarakat Sanitasi (AKSANSI) terkait program sanitasi di Kabupaten Bandung. 

Program ini didukung oleh beberapa pihak seperti swasta dan csr. Indonesia Urban Water  Sanitation and Hygiene (IUWASH), PDAM Tirta Rahaja, United States Agency for International Development (USAID) dan Bank BPR Kabupaten Bandung.

Bupati Bandung H Muhammad Dadang Naser mengatakan, Program tersebut meliputi pemeliharaan drainase, pengolahan limbah, sampah, air bersih dan pengadaan sarana umum seperti MCK. “Saat ini kami bersama-sama dengan dinas terkait sedang menyosialisasikan sanitasi untuk menjadikan Bandung bersih.

Dalam peningkatan mutu dan fungsi air bersih serta lingkungan di Kabupaten Bandung perlu perhatian lebih dan dikelola sebaik-baiknya sehingga memenuhi standar kebutuhan masyarakat. “Kerjasama dengan berbagai pihak seperti swasta dan csr-csr diharapkan dapat merealisasikan program ini dengan baik.

Selain itu ia mengatakan,  Bukan hanya meningkatkan jumlah mutu dan sarananya tapi juga memperbaiki kesadaran masyarakatnya. “Bicara sanitasi ini bukan urusan individu. Kesadaran masyarakat terhadap lingkungan mudah-mudahan dapat mempercepat program sanitasi dan peningkatan kualitas air bersih di Kabupaten Bandung,” ujarnya.

Deddy Mulyadi, Kabid Perumahan Dispertasih berkata, sanitasi merupakan program dari konsepan Bupati Kabupaten Bandung yaitu “Sabilulungan Raksa Desa”, upaya ini dilakukan  untuk menstopkan buang air besar sembarangan (BABS) di Kabupaten Bandung.

Dia mengatakan, U ada dua hal utama dalam Sabilulungan Raksa Desa, yakni keluarnya Peraturan Bupati (Perbub) STBMI/RISPAM serta penandatanganan MoU kegiatan kredit sanitasi bersama PT BPR Kabupaten Bandung.

Sabilulungan Raksa Desa bukan hanya selogan tetapi mempunyai arti, untuk Raksa sendiri singkatan dari Rumah, Air, Kakus, Sampah dan alam, semntara Sabilulungan mempunyai arti kebersamaan. Dan Raksa juga mempunyai arti memelihara. Jika diartikan secara umum slogan tersebut mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga Bandung bersih dengan bahu membahu dan gotong royong bersama, “Sauyunan, satujuan,” katanya.

“BABS menjadi sorotan. Saat ini masih banyak penduduk Kabupaten Bandung yang membuang kotoran sembarangan. Mendirikan bangunan   besar dipinggiran kali atau mendirikan helikopter, membuang kotoran di kebun, selokan atau membuka galian,” katanya.

BABS dibagi dua, langsung dan tidak langsung. Dari data yang dihimpun Dispertasih pembuangan langsung saat ini ada sekitar 10,9 %, diantaranya 3,78 % masih menggunakan helikopter, 3,4 % mwmbuang kesungai, 0,38 % membuang di kebun/pekarangan, 3,74 % bukaan galian, dan 0,6 % di selokan,” ungkapnya.

Dari tahun ketahun permasalahan BABS di Kabupaten Bandung belum masif dalam sosialisasinya. “Cukup sulit untuk menyandang kata “Bebas BABS”, itu dikarenakan penyediaan jamban yang kurang,” katanya.

Bebas BABS bisa dilihat salah satunya dari kebutuhan jamban yang kurang. Jika melihat dari perangkaan masih banyak, untuk menghilangkan BABS bisa melakukan individual artinya mendirikan jamban-jamban bagi setiap rumah seperti jamban keluarga (Jamga)  atau jamban sekolah (Jamla).

Deddy berungkap, manakala kita berbicara jumlah berapa rumah yang belum meliliki jamban saat ini memang masih kurang, bahkan MCK-pun kurang, itu dikarenakan jumlah anggaran dari APBD kurang. Artinya bahwa 10,9 % dengan penduduk Kabupaten Bandung yang julahnya lebih dari 3 juta sekian berarti memerluka sekitar 300 ribu jamban.

“Itu bukan berarti 300 ribu jamban yang kami dirikan untuk satu keluarga artinya mereka akan kami fasilitasi melalui MCK,” ungkapnya. Ada sekitar 47,2 % dari 3.351.048 jiwa Kabupaten Bandung tidak memiliki akses terhadap senitasi yang layak, artinya masih banyak masyarakat yang melakukan BABS.

Selain itu juga, program sanitasi untuk tidak melakukan BABS tersebut belum menyadarkan masyarakat. “Ya, buktinya masih banyak orang yang menjalankan kebiasaan buruk dalam BAB,” katanya.

Untuk mengurangi BABS di Kabupaten Bandung, Dinas Dispertasih memudahkan segala yang menjadi keluhan masyarakat terutama untuk urusan air bersih dan   BABS. Pemerintah Kabuaten Bandung saat ini sudah bekerjasama dengan PT Bank Perkeriditan Rakyat (BPR) untuk memaksimalkan program sanitasi.

PT BPR mengkususkan kredit santitasi hanya untuk warga Kabupaten Bandung yang membutuhkan dana untuk membangun sarana sanitasi. Pendanaan tersebut merupakan aspresiasi dari PT BPR terhadap program sanitasi.

“Jika warga sudah mempunyai jamban dan tak mempunyai septick tank maka masyaraakat bisa mengkredit sarana santitasi tersebut.” Besaran pinjam paling rendah 1,8 juta digunakan untuk 1 keluarga yang didalam rumah itu ada empat orang dan yang paling tinggi  sekitar 3 juta  bisa dipakai 2-3 rumah tangga. 

Tidak sulit untuk mengkredit sarana sanitasi di PT BPR, bagi waga yang berminat tinggal menunjukan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk serta rekomendasi wilayah. sarana sanitasi yang diberika berupa closet dan septic tank.

Deddy mengungkapkan saat ini pihaknya fokus pada daerah kumuh perkotaan. “Kami lebih memprioritaskan daerah kumuh perkotaan, , meski begitu masyarakat desa juga tak luput kita perhatikan,” katanya.

Tapi ada beberapa kendala untuk merealisasikan sanitasi yang baik di daerah kumuh perkotaan, biasanya tanahnya atau bangunan yang dihuni umumnya bukan pemilik tanah. Pemerintah Kabupaten Bandung akan terus berupaya dan melakukan pendekatan terhadap masyarakat kumuh perkotaan. Karena sifat BABS merantai tidak putus dan tu merupakan potensi sebaran penyakit yang menakibatan pencemaran akan lebih tinggi.

Tahun ini Dinas Dispertasih mempunyai anggaran sebesar 2 miliar dari APBD untuk merealisasikan program ini. “2 m hanya cukup untuk 19 desa,” ujar Deddy. Sedangkan di Kabupaten Bandung dari 31 Kecamatan dan 191 Desa dan Kelurahan.

 

Daerah paling parah  rawan sanitasi di Kabupaten Bandung ada di beberapa tempat atau disebut  zona merah. Pacet, Solokan Jeruk, Arjasari, Majalaya, Dayehuh Kolot beberapanya. Sebut saja Majalaya di daerah pemukiman padat penduduk tersebut masalah sanitasi masih terjadi.

Berdasarkan pantauan Kerteraharja, di Kampung Rancabali, Desa Majakerta, Kecaamatan Majalay dan Kampung Rancabali RW12, Desa Sukamantri, Kecamatan Paseh yang dialiri aliran Sungai Cikaro. Penduduk disana masih menggantungkan cuci kakus dialiran sungai tersebut.

Selain itu di Desa Sukarame, Kecamatan Cipedes salah satu jamban yang tak layak pakai masih dipergunakan  warga. Itu terpaksa mereka lakukan karena keterbatasan sarana. Entin (52) warga Raca Bali mengatakan, dirinya terpaksa mencuci baju di aliran Sungai karena keterbatasan sarana. “Sudah dari dulu warga Ranca Bali melakukan mandi, cuci, kakus  dialiran sungai. Bedanya dulu tuh air sungainya bersih,” ungkapnya. Saat ini baru Desa Ciporeat yang telah memproklamirkan bebas BABS atau pionir. 

Permasalahan sanitasi di Indonesia menjadi perhatian dunia. Bank dunia, dan csr dari Germany beberapa waktu dekat akan segera merapatkan barisan untuk membantu penyelamatan Indonesia yang rawan sanitasi.

H Muhammad Dadang Naser menargetkan, di akhir priode kepengurusannya masalah sanitasi di Kabupaten Bandung dapat terselesaikan 2015 akhir. Ia berungkap, “2015 Bandung akan benaar-benar bersih dari masalah sanitasi.

“Masalah air bersih, limbah industri, sampah dan helikopter-helikopter di atas saluran air yang menyebabkan pencemaran lingkungan semoga dapat dituntaskan dengan Sabilulungan Raksa Desa,” pungkasnya.

Kurang Kesadaran

Kepala Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan (Dispertasih), Ir Erwin Rinaldy mengatakan,  banyak faktor yang menyebabkan kebiasaan buruk di masyrakat, salahsatunya BABS. Kurang kesadaran terhadap pols hidup bersih menjasi permasalahan.

Sabilulung Raksa Desa memperkuat komitmen program sanitasi dalam mendukung percepatan akses universal sanitasi di Kabupaten Bandung.“Untuk menjadi Desa yang bebas BABS harus dilakukan secara bertahap, berkesinambungan dan didukung oleh semua pihak,” katanya. 

Erwin mengajak kepada seluruh warga Kabupaten Bandung, untuk melakukan cuci tangan pakai sabun. hal itu harus dilakukan sejak dini demi menjaga kebersihan hidup. ‘Mari budayakan cuci tangan pakai sabun untuk Bandung yang lebih bersih,” tutupnya. Wisma Putra